Krisis Kelas Menengah di Indonesia
Kelas menengah didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya berkisar 1,2-6 juta rupiah. Kelas menengah adalah salah satu indikator yang sangat penting pada suatu negara, karena kalau melihat data bahwa persentase kelas menengah di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 52 juta orang, sehingga mereka sering dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dikutip dari Media Indonesia, kondisi kelas menengah di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dalam tulisannya menyebutkan bahwa penurunan kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, termasuk pandemi Covid-19, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, struktur ekonomi yang rapuh, dan akses yang kurang pada perlindungan sosial. Berdasarkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa kelas menengah di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Jadi, ada sekitar 9,48 jura orang keluar dari kelas menengah dan turun menjadi kategori yang lebih rendah.
Jadi bisa dilihat bahwa kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa berdampak pada ekonomi suatu negara? BPS sendiri mencatat bahwa tingkat konsumsi kelas menengah di Indonesia sebesar 82%. Oleh karena itu, kelas menengah mengalami penurunan pendapatan yang dampaknya akan terasa sangat jelas pada sektor manufaktur, jasa, perdagangan, ekspor dan produktivitas industri.
Dikutip dari Pajakku menyebutkan bahwa penurunan daya beli dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditargetkan akan mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen. Apabila dibandingkan pada tahun 2014-2023 pada saat itu persentase kelas menengah mencapai 23% yang pada saat itu konsumsi rumah tangga mencapai 5,05%. Namun, pada saat 2023 persentase kelas menengah di Indonesia sekitar 18% dan untuk konsumsi rumah tangga menurun menjadi 4,82%.
Abainya Pemerintah Terhadap Kaum Kelas Menengah
Masyarakat kelas menengah kurang mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kebijakan pemerintah justru hanya fokus untuk kelas bawa dengan bantuan sosial, sementara kelas atas mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha. Dikutip dari Tempo, menyebutkan survey yang telah dilakukan terkait kebijakan pemerintah yang abai terhadap kelas menengah. Beberapa kebijakan yang dianggap merugikan, seperti Pembangunan infrastruktur yang memangkas alokasi anggaran untuk kesejahteraan, kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), kebijakan pajak yang tidak inklusif, hingga kurangnya dukungan terhadap wirausaha kelas menengah.
Dikutip dari Investortrust, kebijakan pemerintah seperti meningkatnya harga pangan sangat berdampak pada kelas menengah, karena kelas menengah tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang mengharuskan mereka untuk bisa survive mendapatkan bahan pokok tersebut. Selain itu, Investortrust melanjutkan bahwa kebijakan pajak yang meningkat menyebabkan kaum kelas menengah terganggu. Antaranews menyebutkan bahwa PHK (Pemutus Hubungan Kerja) dapat berpengaruh sangat besar terhadap penurunan kelas menengah di Indonesia. Pasalnya dalam beberapa minggu kemarin media heboh dengan PHK massal terhadap 10.000 karyawan lebih Sritex Group, jelas hal tersebut akan berpengaruh sangat besar terhadap penurunan kelas menengah.
Solusi yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah
Peran pemerintah dalam hal ini penting untuk mengatasi masalah ini, karena pada dasarnya untuk memecahkan masalah kelas menengah di Indonesia adalah tugas dari pemerintah itu sendiri. Dilansir dari Greennetwork menyebutkan bahwa menyediakan pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur pendukung merupakan aspek yang sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang ada. Karena apabila melihat lihat dari negara-negara maju pasti akan mengedepankan pendidikan untuk mendapatkan pekerja yang berkualita, seperti Singapura memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi yang berfokus pengajaran pada siswa. Mereka juga berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, serta mendorong para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek-proyek yang relevan dengan dunia kerja. . Selain itu pemerintah mungkin bisa memberikan jaminan sosial pada kaum kelas menengah apabila mereka mendapatkan PHK atau modal untuk membuka usaha. Lalu bisa menggunakan pelatihan pekerja untuk para kelas menengah yang mendapatkan PHK dari perusahaan.
Solusi tersebut mungkin masih dibilang mentah dan tidak terlalu berefek, tapi bisa jadi acuan pemerintah untuk melakukan pembenahan pada penurunan kelas menengah. Karena kalau pemerintah terus abai terhadap kelas menengah maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian Indonesia. Sudah saatnya pemerintah untuk terus peduli terhadap hal-hal tersebut.
Ditulis oleh: Raihan Aditya Ramadhan
Referensi
Rio, M. (2024, Agustus 29). BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin. https://www.tempo.co/ekonomi/bps-9-48-juta-penduduk-kelas-menengah-turun-ke-ambang-rentan-miskin-14701
Kennard. (2024, September 10). Apa Penyebab dan Dampak Penurunan Jumlah Kelas Menengah di Indonesia?. https://artikel.pajakku.com/apa-penyebab-dan-dampak-penurunan-jumlah-kelas-menengah-di-indonesia/
Azzahra, N. (2024, Oktober 25). Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law. https://www.tempo.co/ekonomi/kelas-menengah-merasa-tertekan-oleh-kebijakan-pemerintah-dari-kenaikan-ppn-hingga-omnibus-law-1159836
Muamar, A. (2024, September 19). Menurunnya Jumlah Kelas Menengah dan Apa yang Perlu Dilakukan. https://greennetwork.id/ikhtisar/menurunnya-jumlah-kelas-menengah-dan-apa-yang-perlu-dilakukan/