Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih untuk periode 2025-2029 memiliki gerakan yang cukup masif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya untuk mempersiapkan generasi emas yang akan datang pada tahun 2045. Untuk awal tahun kali ini, Dua program quick win dari Prabowo diantaranya adalah Program Makan Bergizi Sehat (MBG) dan juga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Khusus program CKG ini, bapak presiden dan juga Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi memulai program ini pada tanggal 10 Februari 2025 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Sederhananya program Cek Kesehatan Gratis ini memberikan efisiensi biaya bagi masyarakat, sehingga dana yang biasanya digunakan untuk cek kesehatan bisa dialokasikan untuk keperluan lain sekaligus untuk mendukung masyarakat Indonesia lebih sehat dalam pencegahan dan deteksi dini mengenai kondisi kesehatannya sekaligus mendukung produktifitas masyarakat. Menilik dari info yang tersedia program ini akan memakan sekitar 4.7 triliun rupiah dari dana APBN yang ada, ungkap dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan pastinya akan ada penyesuaian dana kembali mengingat belanja negara lainya.
Cek Kesehatan Gratis ini rencananya akan dilaksanakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bermitra dengan BPJS kesehatan. Program ini akan dibagi dalam beberapa kategori umur dari bayi hingga lansia dengan pemeriksaan bayi hingga balita dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal imunisasi, anak usia sekolah dilaksanakan saat memasuki tahun ajaran baru, dan di luar usia sekolah dapat dilaksanakan pada hari ulang tahun dengan toleransi satu bulan.
"Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kebijakan ini bertujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, serta membangun optimisme terhadap manfaatnya. Namun, di saat yang sama, kebijakan ini juga menimbulkan pesimisme di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik, seperti Trubus Rahadiansyah."
Menilik dari artikel yang diunggah oleh VOA Indonesia, Trubus mengungkapkan sebenarnya kebijakan ini merupakan kebijakan yang komprehensif tetapi keberlanjutan dari program ini masih dapat dipertanyakan. Masalah lain dari kebijakan ini juga mengenai keberlanjutannya dimana masyarakat tidak hanya mendapatkan cek kesehatan gratis tetapi juga mendapatkan pengobatan dan perawatan gratis jika ditemukan tanda-tanda awal penyakit perawatan hingga akhirnya sembuh.
Permasalahan lain yang harus dipertimbangkan adalah kemitraannya dengan BPJS sendiri. Pelayanan publik dari BPJS masih menjadi pr tersendiri yang dimana mereka mengalami defisit 20 triliun dan lalu bagaimana BPJS dapat menanggung semua Cek Kesehatan Gratis tersebut. Mengetahui luasnya wilayah Indonesia tersendiri akan menjadi tantangan juga untuk wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan,terluar) dalam penerapan kebijakan ini, sekaligus dari masyarakat Indonesia sendiri dimana banyak masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan kesehatannya sendiri, dan keberlanjutan ini dapat bertahan selama lima tahun kedepan pun kita belum tahu.